SOAL SOAL SKD DAN PEMBAHASANNYA BAGIAN III

Hasil dari SKD digunakan dalam pertimbangan kelulusan Anda ketika akan mendaftar sebagai PNS pada instansi tertentu. Tentu latihan soal, materi, dan bahan-bahan yang menunjang akan menjadi hal yang penting karena akan membantu Anda untuk lulus SKD. Tanpa berpanjang lebar lagi berikut hasil kompilasi soal-soal yang pernah keluar di SKD

Irian Jaya Sebelum Diserahkan ke Indonesia ditangani sama siapa (nama organisasi)?

Jawab:

United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) diserahkan pada tgl 1 Mei 1963

Apa yang Dihasilkan dalam Sidang PPKI

Jawab:

Hasil Sidang Pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil
3. Dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara, sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Hasil Sidang Kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945

1. Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi
2. Membentuk Komite Nasional (Daerah).
3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.

Hasil Sidang Ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945

1. Pembentukan Komite Nasional.
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia.
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakya

Sila pertama dalam Piagam Jakarta.

Jawab:

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Pengertian negara hukum dalam berbagai arti (luas, sempit, dll)

Jawab:

Dalam arti luas : tujuan dari pemerintah yang baik terkandung dalam hukum atau hak yang baik yang dituangkan dalam konstitusi dan pengujian yudisial. Dalam arti sempit negara berdasarkan prinsip bahwa pemerintah terikat oleh ketentuan-ketentuan.

Ekasila

Jawab:

Gotong Royong

Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru adalah

Jawab:

1. Pembentukan Kabinet Pembangunan

2. Pembubaran PKI dan massanya

3. Penyederhanaan partai politik

4. Pemilu

5. Peran ganda (Dwi Fungsi ABRI)

6. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

Yaitu pada referendum yang diadakan pada tgl 15 juli – 2 Agustus 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. Referendum dan melakukan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian New York. Perjanjian New York ditetapkan bahwa semua laki-laki dan perempuan di Papua yang tidak asing memiliki hak untuk memilih dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan Pepera dilakukan 3 tahap yakni sebagai berikut:

• Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
• Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969.
• Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

7. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.

Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Sehingga sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi.

UUD Sebelum Amendemen terdiri dari berapa pasal?

Jawab:

UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Pengertian Globalisasi

Jawab:

Proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya.

Ciri Ideologi Terbuka

Jawab:

1. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.
2. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri.
3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat.
4. Bersifat dinamis dan reformis.
5. Ciri khas ideologi terbuka adalah cita-cita dasar yang ingin diwujudkan masyarakat bukan berasal dar luar masyarakat atau dipaksakan dari elit penguasa tertentu.
6. Terbuka kepada perubahan-perubahan yang datang dari luar, tetapi memiliki kebebasan dan integritas untuk menentukan manakah nilai-nilai dari luar yang mempengaruhi dan mengubah nilai-nilai dasar yang selama ini sudah ada dan manakah yang tidak boleh berubah.

Bab yang Dihapus dalam UUD

Jawab:

BAB IV : Dewan Pertimbangan Agung

WTO konferensinya tingkat apa? (Kepala negara, kepala pemerinta, anggota aja atau apa)? 

Jawab:

Menteri

Pelita I, II, III, IV tanggal berapa?

Jawab:

1. Pelita I - 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974
2. Pelita II - 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979
3. Pelita III - 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984
4. Pelita IV - 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989

Urutan Jabatan Perwakilan Luar Negeri Indonesia

Jawab:

• Wakil Menteri Luar Negeri Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
• Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
• Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
• Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral;
• Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
• Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
• Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; Inspektorat Jenderal;
• Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
• Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
• Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi;
• Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
• Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; dan Staf Ahli Bidang Manajemen.

Sejarah 3 Partai Pada Masa Orde Baru

Jawab:

1. Golkar

• Soeharto merupakan pilar utama kekuatan Golkar pada saat itu, ditambah birokrasi dan ABRI, terbukti dalam kemenangan Golkar yang selalu tampil menjadi mayoritas tunggal dalam pemilu dan dalam parlemen pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
• Selalu menjadi partai pemenang dalam Pemilihan Umum
• Rakyat dipaksa untuk memilih Golkar
• Struktur lembaga legislatif yang amat di dominasi Golkar yang hampir tak terpisahkan dari Birokrasi ABRI telah menyebabkan kungkungan birokrasi terhadap lembaga legislatif (baik di pusat maupun daerah)
• Adanya kekerasan politik dan recruitment politik local yang dipaksa memilih Golkar membuat masyarakat daerah tetap sama sekali tidak mempunyai peran yang menentukan dalam penyelnggaraan pemerintahan daerahnya sendiri.

2. PDI gabungan dari (PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkind)

3. PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai gabungan yang terdiri dari 4 partai besar yang berbasis keagamaan yaitu Partai Islam. Partai Persatuan Pembangunan atau yang dikenal dengan PPP ini berdiri sejak 5 Januari 1973,

4. Partai Islam yang tergabung didalam PPP

Yaitu partai Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

KNIP, itu maklumat wakil presiden tanggal?

Jawab:

16 Oktober 1945

Teks proklamasi dibacakan dimana?

Jawab:

Rumah soekarno, JL. Pegangsaan Timur No 56 – Jakarta Pusat Pukul 10.00 WIB

Kebijakan Pertanian Pada Masa Soeharto Dilaksanakan Pada Pelita ke Berapa?

Jawab:

Pelita ke IV

Aturan Peralihan

Jawab:

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Para Pihak yang Beracara di Mahkamah Internasional?

Jawab:

Untuk kasus yang bersifat contentious, Statuta MI membatasi hanya Negara yang dapat beracara di MI. Ada tiga kategori Negara atau state yang dapat beracara di MI yaitu, kategori pertama adalah Negara Anggota PBB. Mengacu kepada pasal 35(1) dari Statuta MI dan pasal 93 (1) dari Piagam PBB, Negara anggota PBB adalah ipso facto terhadap statuta MI dan otomatis mempunyai akses ke MI. Kurang lebih ada 189 negara telah yang menjadi anggota PBB.

Kategori Negara yang kedua adalah Negara Bukan Anggota PBB akan tetapi party kepada Statuta MI. Selain itu Negarayang bukan anggota PBB dan bukan anggota Statuta MI dapat juga beracara di MI dengan persyaratan tertentu yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB.

Adapun persyaratan yang Kategori yang terakhir adalah Negara yang bukan anggota kepada Statuta MI. Untuk Negara-negara yang masuk dalamkategori ini harus membuat deklarasi untuk tunduk kepadasegala ketentuan MI dan Piagam PBB (pasal 94),

Tanda terpecahnya Dwi Tunggal (banyak sumber beda, jadi bingung yang mana)

Jawab:

“Hatta sering tidak seirama denganku”, kata Soekarno menilai sahabat kentalnya. Perbedaan dalam pandangan politik itu, kian lama menggunung dan mudah dilihat orang. Hasilnya, Hatta tak mau lagi mendampingi Soekarno menjadi nakhoda Indonesia. Hatta mundur sebagai Wakil Presiden pada akhir tahun 1956.

Padahal meski berbeda, Hatta menyukai Soekarno. Buktinya, ketika ibukota Indonesia pindah ke Jogjakarta, Hatta lebih senang ikut Soekarno dan membiarkan PM Sutan Sjahrir sendirian di Jakarta. Padahal Sjahrir dan Hatta banyak se-ide, bahkan se-kampung. Sejak Hatta mundur, Soekarno berjalan sendirian. Tak ada lagi orang sebagai “second opinion-nya” Soekarno. Dan ini secara perlahan mengantarkan Soekarno ke ujung jalan akhir kekuasaannya.

Hatta makin menjauhi Soekarno dan menghiasi keretakan itu dengan tulisan dan opini yang kritis pedas kepada sahabatnya. Kritik santun untuk menuntun sahabatnya agar berjalan sesuai idealisme yang pernah mereka bangun bersama. Pernah sebuah majalah keagamaan dilarang terbit Soekarno, karena memuat tulisan Hatta yang mengkritik Soekarno. Sejak itu Dwitunggal menjadi Dwitanggal. Berakhirlah Dynamic-Duo yang pernah dimiliki Indonesia.

Tapi sekali lagi, mereka tidak berpisah sebagai sahabat. Sebagai pribadi mereka tetap berkawan akrab. Dengan sangat elegan, mereka berdua bisa membedakan wilayah pribadi dan wilayah politik.Beda jauuuuh dengan kita sekarang. **** DIHORMATI Begitu hormatnya Soekarno dengan Hatta, dia memerintahkan pengawal kepresidenan untuk tetap menjaga keselamatan keluarga Hatta, meski tidak lagi sebagai Wakil Presiden. “Jaga Bung Hatta baik-baik”, pesan Soekarno kepada kepala pengawalnya, Mangil Martowidjojom setelah Hatta mundur.

Bila Hatta sakit, Soekarno sigap membesuknya dan kadang bercengkrama di rumah Hatta di Jalan Diponegoro, yang cuma 25 meter jaraknya dari rel kereta api. Bahkan sering Soekarno pamit dulu ke Hatta, bila ingin berkunjung ke luar negeri.Saling hormat kedua orang ini, menular sampai ke keluarga.Kedua keluarga mereka sudah seperti sedarah, padahal belum ada perkimpoian antara anggota keluarga mereka.

Ketika Soekarno sudah tak berdaya, Hatta-lah yang mewakili keluarga Soekarno untuk urusan keluarga, seperti pernikahan. Hatta juga yang membela mati-matian Soekarno yang sudah tiada, bila ada pemutar balikan sejarah yang sering dilakukan ‘sejarawan pesanan’, yang mencoba ‘membunuh’ atau menghilangkan peran Soekarno dalam drama sejarah Indonesia.

Suatu hari, pernah Hatta menulis kesaksian alibi sejarah di atas kertas bermaterai, untuk membela sahabatnya itu.Hatta sosok tegas yang lembut super sopan.“Bung Hatta orangnya tenang tapi menghanyutkan”, komentar Guntur tentang sahabat ayahnya itu. Julukan yang mereka dapat pun aneh dan unik: PROKLAMATOR. Tidak pernah akan ada orang Indonesia dapat predikat itu. Pahlawan nasional bisa membludak. Presiden dan Wakil Presiden akan membengkak jumlahnya.

Tapi Proklamator, hanya punya SOEKARNO dan HATTA (ada juga sih ‘proklamator lain’ di Indonesia, seperti upaya separatis kemerdekaan di beberapa daerah Indonesia).Lucunya, gelar itu baru diberikan secara resmi oleh pemerintah, 41 tahun setelah Indonesia merdeka.“It’s too late”, kata orang. “Ngapain aja pemerintah selama ini?”, begitu segelintir komentar. Hatta dan Soekarno ibarat malam dan siang. Beda, Tapi dua-duanya berguna.

Kita tak bisa hidup tanpa tidur di malam senyap.Namun tak mungkin pula menjalani seluruh hidup hanya dengan tidur-tiduran dikegelapan hari. Sebagai sahabat sejati, ada awal bagi Soekarno dan Hatta membangunnya. Tapi persahabatan sejati mereka tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah! Sampai kapanpun…. Mereka SATU.

Pimpinan Jawa Hokokai disebut Gunseikan?

Jawab:

Himpunan Kebaktian Rakjat Djawa (ジャワ奉公会 Jawa Hōkōkai?) merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1944 sebagai pengganti Putera. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah dan berada langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Pemimpin tertinggi perkumpulan ini adalah Gunseikan dan Soekarno menjadi penasihat utamanya.

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia?

Jawab:

Sumpah Pemuda

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia

Demokrasi liberal  dan terpimpin dari tahun berapa sampe berapa (1950-1959)?

Jawab:

Indonesia mengalami tiga periodeisasi penerapan demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi Liberal (1950-1959)

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

3. Demokrasi Pancasila ( 1966-Sekarang )

Pancasila dalam Keadaan Kritis Ketika?

Jawab:

Saat terjadinya G30S PKI terjadi hal yang sangat bertentangan dengan pancasila, namun berhasil diselesaikan sehingga 1 Oktober dijadikan hari kesaktian pancasila.

Alasan Dekrit Presiden?

Jawab:

Kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai penggantiUUDS 1950. Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950.Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956.Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan.

Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara.

Isi dekrit presiden:

• Pembubaran Konstituante
• Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Bunyi pancasila yang benar? (jawaban: disila 4 ada garis miring diantara permusyawaratan/ perwakilan)

Jawab:

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Yang bukan tugas atau bukan kebijakan pada orba? (pilih di option) Mengurangi investasi negara asing di Indonesia

Jawab:

Kebijakan Ekonomi

Pemerintah Orde Baru pada tanggal 1 Januari 1967 memberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tanggal 3 Juli 1968 sebagai UU. No. 6 tahun 1968.

Pemerintahan Orde Baru memutuskan untuk menerapkan tiga langkah pembangunan ekonomi berikut pada masa awal pemerintahannya:

1. Menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri sebagai langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri.
2. Mengendalikan inflasi yang tak terkontrol melalui program impor komoditi besar- besaran yang di biayai oleh pinjaman-pinjaman hasil re-negoisasi.
3. Mengundang investasi sebesar-besarnya, terutama investasi asing, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Setelah itu dikeluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut:

• Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yangmenyebabkan kemacetan, seperti (1) rendahnya penerimaan negara, (2) tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara, (3) terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank, (4) terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
• Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian
• Berorientasi pada kepentingan produsen kecil

Kebijakan Pembangunan

1. Trilogi Pembangunan adalah sebagai berikut:

• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepadaterciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

2. Asas-Asas Pembangunan

• Asas manfaat
• Asas usaha bersama
• Asas demokrasi
• Asas adil dan merata
• Asas peri kehidupan dan keseimbangan
• Asas kesadaran hukum
• Asas kepercayaan diri

3. Modal Dasar Pembangunan

• Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
• Kedudukan geografi
• Sumber-sumber kekayaan alam
• Jumlah penduduk
• Modal Rohaniah dan mental
• Modal budaya
• Potensi efektif bangsa
• Angkatan bersenjata

4. Faktor-faktor Dominan dalam Pembangunan

• Faktor demografi dan sosial budaya
• Faktor geografi, hidrologi, geologi, dan topologi
• Faktor klimatologi
• Faktor flora dan fauna
• Faktor kemungkinan dan pengembangan

Kebijakan Luar Negeri

• Indonesia menjadi Anggota PBB
• Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Malaysia
• Pembentukan ASEAN
• Konsep SEANWFZ
• Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi Internasional seperti; Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Organisasi Konferensi Islam (OKI), Concultative Group on Indonesia (CGI), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

Manfaat dan kerugian ekonomi Orde Baru?

Jawab:

Manfaatnya yaitu:

• Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
• Sukses transmigrasi
• Sukses KB
• Sukses memerangi buta huruf
• Sukses swasembada pangan
• Pengangguran minimum
• Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
• Sukses Gerakan Wajib Belajar
• Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
• Sukses keamanan dalam negeri
• Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
• Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kerugiannya yaitu:

• Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
• Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
• Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
• Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
• Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
• Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
• Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
• Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
• Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius"
• Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
• Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
• Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
• Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta
• Dan lain sebagainya

Kewenangan Perwakilan Diplomatik di Luar Negeri

Jawab:

Berdasarkan pada pasal 3 Konvensi Wina 1961, tugas seorang perwakilan diplomatik meliputi:

1. Mewakili negara pengirim di negara penerima (representasi)
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. (proteksi)
3. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima. (Negosiasi)
4. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada negara pengirim.
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara dua negara serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Siapa yang Mengusulkan Presiden Dipilih Langsung oleh Rakyat?

Jawab:

Menurut Perubahan ketiga UUD 1945 pasal 6A, Presiden dan Wakli Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Preseiden dan Wakil Presiden.Sebeumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pe,ilu sebelum pelaksanaan pemilu. Pilpres pertama kali oleh rakyat secara langsung ini pertama kali tahun 2004.

Pengertian Bhinneka Tunggal Ika?

Jawab:

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”

Diterjemahkan per patah kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda.Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia.Kata tunggal berarti "satu".Kata ika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha.

Sikap Yang tidak mencerminkan butir-butir sila pertama? (pilih yang bukan di bawah ini)

Jawab:

Sila Pertama

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

Moh. Hatta Mengundurkan diri jadi Wakil Presiden tahun ?

Jawab:

20 Juli, 1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta menulis sepucuk surat kepada Ketua DPR, Sartono SH yang isinya antara lain: “Merdeka, Bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden.Disahkan 30 Novenmber 1956.

Pasukan Garuda 1 dikirim ke ?

Jawab:

Kontingen Garuda I dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir.Kontingen ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo yang kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Infanteri Suadi Suromihardjo, sedangkan wakilnya Mayor Infanteri Soediono Suryantoro. Kontingen Indonesia berangkat tanggal 8 Januari 1957 dengan pesawat C-124 Globe Master dari Angkatan Udara Amerika Serikat menuju Beirut, ibukota Libanon.

Dari Beirut pasukan dibagi dua, sebagian menuju ke Abu Suweir dan sebagian ke Al Sandhira.Selanjutnya pasukan di El Sandhira dipindahkan ke Gaza, daerah perbatasan Mesir dan Israel, sedangkan kelompok Komando berada di Rafah. Kontingen ini mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 29 September 1957. Kontingen Garuda I berkekuatan 559 pasukan.

Melindungi segenap bangsa indonesia, menjiwai sila ke?

Jawab:

Hakikat pengertian sila ke-3 Pancasila menjiwai:

• Alinea ke-empat pembukaan UUD “kemudian daripada itu…,melindungi segenap bangsa Indonesia...”
• Pasal 32,35,36, 36A, 36B, 36C UUD 1945

Causa pancasila: causa materil (bahan), causa formalis (bentuk), causa efisien (karya), causa finalis (tujuan)?

Jawab:

1. Causa materialis (asal mula bahan) ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya
2. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan
3. Causa efisien (asal mula karya) ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara.Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
4. Causa finalis (asal mula tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara.Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.

Dimensi Realitas

Jawab:

Bahwa nilai-nilai ideologi itu bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup didalam masyarakat Indonesia.Nilai-nilai itu benar-benar telah dijalankan, diamalkan, dan dihayati sebagai nilai dasar bersama.Kelima nilai dasar Pancasila itu kita temukan dalam suasana atau pengamalan kehidupan masyarakat bangsa kita yang bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, atau kebersamaan.

Bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan negara?

Jawab:

1. Bentuk Negara

Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi 2 yaitu:

• Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Jepang
• Negara federasi atau serikat, adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, New Zealand, India.

Bentuk negara Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 yang berbunyi ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah memperkukuh prinsip NKRI, di antaranya pada pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18B ayat (2), pasal 25A, dan pasal 37 ayat (5). Selain itu, wujud negara kesatuan tersebut semakin diperkuat setelah dilakukan perubahan atas UUD 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia

2. Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Adapun beberapa bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu:

• ajaran klasik yang terdiri dari pendapat aristoteles, plato dan polybius
• modern yang terdiri dari republik dan monarki, monarki dibedakan lagi menjadi tiga yaitu monarki absolut, monarki konstitusonal, dan monarki parlementer. Sedangkan republik dibagi lagi menjadi tiga yaitu republik absolut, republik konstitusonal, republik parlementer

Bentuk pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Bentuk pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah Republik. Karena sesuai dengan pernyataan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik” sudah menunjukkan secara tegas. Indonesia juga dipimpin oleh seorang presiden bukan seorang Raja.

3. Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu:

• Sistem pemerintahan presidensial
• Sistem pemerintahan parlementer

Negara Indonesia, berdasarkan pada UUD yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial yakni sistem pemerintahan Negara republik – di dalamnya, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif.Selain itu menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau trias politika murni sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu.

Namun, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Hubungan antara sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945

Sejak Agustus 1945 sampai akhir tahun 1949, Indonesia mulai memberlakukan UUD 1945.Menurut ketentuan UUD tersebut, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial.Namun, sejak November 1945, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri.

Hal ini merupakan awal dari suatu sistem pemerintahan parlementer.Sistem parlementer ini adalah sebah penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan pemerintah harus dijalankan menurut sistem cabinet presidensial dimana menteri sebagai pembantu presiden.Jadi sejak November 1945 sampai Juli 1959, sistem pemerintahan yang diselenggarakan di Indonesia berlainan dengan sistem pemerintahan yang ditentukan dalam naskah UUD 1945.

Terbentuknya Negara Ada Primer ada Sekunder?

Jawab:

Terjadinya Negara Secara Primer

Terjadinya Negara Secara Primer (Primaires Wording) dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana kemudian berkembang secara bertahab ke tingkat yang lebih maju. Berikut ini adalah fase-fase pertumbuhan negara secara primer:

1. Fase kelompok/suku (Genootschaf), awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu/suku.
2. Fase Kerajaan (Rijk), kepala suku yang semula berkuasa dimasyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi (Perluasan Kekuasaan) dengan menaklukan negara lain. Hal ini mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari primus interparest menjadi seorang raja.
3. Fase Negara Nasional (Staat), pada fase ini kesadaran bernegara masyarakat telah muncul.Akan tetapi, raja yang memerintah menjalankan kekuasaannya secara absolute dengan sistem pemerintahan terpusat ditangan raja.
4. Fase Demokrasi (Democratishe Natie), fase ini terbentuk atas dasar kesadaran akan adanya kedaulatan ditangan rakyat.
5. Fase Diktator (Dictatuur), pada fase ini, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara demokratis berubah menjadi pemerintahan yang diktator.

Terjadinya Negara Secara Sekunder

Terjadinya negara secara sekunder sangat erat kaitannya dengan fakta sejarah. Berdasarkan fakta sejarah ada 8 sebab terjadinya negara, yaitu:

1. Pendudukan (occupatie), hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai oleh kelompok tertentu.
2. Peleburan (Fusi), hal ini terjadi ketika negara-negara kecil mendiami suatu wilayah dan mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru.
3. Penyerahan (Cessie), hal ini terjadi pada suatu wilayah yang diserahkan kepada negara lain berdasarkan wilayah tertentu.
4. Penaikan (Acessie), hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (Delta).
5. Pencaplokan (Enexatie), hal ini terjadi ketika suatu negara berdiri dengan menguasai atau mencaplok wilayah yang dikuasai negara lain.
6. Proklamasi (Proclamation), hal ini terjadi ketika penduduk pribumi suatu wilayah yang diduduki negara lain melakukan perlawanan sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaannya.
7. Pembentukan Baru (Innovation), munculnya suatu negara baru yang diatas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap.
8. Pemisahan (Sparatise), terjadinya negara baru karena memisahkan diri dari negara yang menguasainya.

Negara Integralistik?

Jawab:

Pemikiran Mr.Soepomo tentang konsep Negara integralistik (paham Negara kekeluargaan) dikemukakan dalam sidang BPUPKI yang kedua, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In di jalan Pejambon 6 Jakarta, menyatakan bahwa cita – cita negara yang sesuai dengan Indonesia adalah negara integralistik.

Menurutnya,integralistik berarti negara tidak untuk menjamin negara individu, bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral. Didalamnya, segala golongan, segala bagian, semua individu berhubungan erat satu sama lain yang didasarkan pada prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya. Pendapat ini didukung oleh Ir. Soekarno dan anggota – anggota BPUPKI beretnis Jawa.

HAM, menjiwai sila ke?

Jawab:

Hakikat pengertian sila ke-dua menjiwai:

• Alinea pertama UUD 1945
• Pasal 27, 28 (HAM), 29, 30 dan 31 UUD 1945