RINGKASAN MATERI UUD 1945

1.       BENTUK DAN KEDAULATAN (Ps 1)

v  Indonesia negara kesatuan berbentuk republik.

v  Kedaulatan di tangan rakyat.

v  Indonesia Negara hukum.

2.       MPR (Ps 2-Ps 3)

v  Anggota MPR = DPR + DPD

v  Bersidang min 1x dalam 5 tahun.

v  Kewenangan:

·         Mengubah/menetapkan UUD.

·         Melantik presiden/wapres

·         Memberhentikan presiden/wapres dalam masa jabatan

3.       KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA (Ps 4-Ps 16)

v  Kewenangan presiden:

·         Mengajukan RUU ke DPR.

·         Menetapkan PP untuk menjalankan UU.

·         Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain => atas persetujuan DPR.

·         Menyatakan keadaan bahaya.

·         Mengangkat duta + konsul.

·         Menerima duta + konsul Negara lain => atas pertimbangan DPR.

·         Memberi grasi + rehabilitasi => atas pertimbangan MA.

·         Memberi amnesti + abolisi => atas pertimbangan DPR.

·         Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan.

·         Membentuk dewan pertimbangan untuk memberi masukan.

v  Tata cara pemilu:

·         Presiden/wapres dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat.

·         Calon presiden/wapres diajukan parpol/gabungan parpol pesera pemilu.

·         Pilpres 1 putaran = capres/cawapres dapat suara >50% pemilu + min 20% suara di tiap propinsi.

·         Pilpres 2 putaran = tidak memenuhi syarat 1 putaran, 2 pasangan teratas dipilih lagi lewat pemilu.

v  Masa jabatan presiden/wapres = 5 tahun + dipilih sekali lagi (max 2 periode).

v  Pemberhentian presiden/wapres dalam masa jabatan:

·         Pemberhentian dilakukan MPR atas usul DPR karena terbukti melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan, korupsi, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, tidak memenuhi syarat sebagai presiden/wapres).

v  Mekanisme pemberhentian presiden/wapres dalam masa jabatan:

a.       Usul pemberhentian berasal dari DPR kepada MPR yang kemudian diajukan ke MK untuk diperiksa apakah benar terjadi pelanggaran hukum.

b.       Pengajuan permintaan DPR ke MK didukung min 2/3 anggota DPR dalam sidang paripurna.

c.       MK memeriksa max 90 hari setelah permintaan diajukan oleh DPR.

d.       Jika ternyata terbukti bersalah, DPR mengadakan sidang paripurna dan meneruskan usul pemberhentian presiden/wapres ke MPR.

e.       MPR mengadakan sidang max 30 hari.

f.        Keputusan MPR dalam paripurna harus didukung min ¾ anggota.

g.       Presiden/wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam paripurna.

v  Penggantian presiden/wapres karena tidak mampu menjalankan kewajiban (mangkat, berhenti, diberhentikan):

·         Presiden = digantikan wapres sampai akhir masa jabatan.

·         Wapres = MPR mengadakan sidang memilih wapres dari 2 calon yg diajukan presiden (max 60 hari).

·         Presiden + wapres = tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Menlu, Mendagri, Menhan secara bersama-sama. Max 30 hari MPR mengadakan sidang untuk memilih presiden/wapres dari 2 pasang calon presiden/wapres suara terbanyak pertama dan kedua pemilu sebelumnya (sampai akhir masa jabatan).

4.       PEMDA (Ps 18-Ps 18 B)

v  NKRI -> propinsi -> kabupaten/kota => pemerintahan daerah.

v  Tugas: mengatur/mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi + tugas pembantuan.

v  Pemilihan legislatif daerah   : dipilih dengan pemilu.

v  Pemilihan eksekutif daerah : dipilih secara demokratis.

v  Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang menurut UU adalah urusan pusat.

v  Pemda berhak menetapkan perda untuk melaksanakan otonomi + tugas pembantuan.

v  Hubungan pusat-daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

5.       DPR (Ps 19-Ps 22 B)

v  Dipilih melalui pemilu.

v  Bersidang min 1x setahun.

v  Kewenangan: membentuk UU

v  RUU yang diajukan pemerintah tidak mendapat persetujuan bersama tidak boleh diajukan lagi.

v  Presiden mengesahkan RUU -> UU.

v  RUU yang sudah disetujui bersama tapi belum disahkan presiden, 30 hari kemudian otomatis sah menjadi UU.

v  Fungsi: legislasi, anggaran, pengawasan.

v  Hak: angket, interpelasi, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul/pendapat, imunitas.

v  Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU.

v  Jika RUU itu disetujui DPR tapi tidak disahkan presiden, RUU tadi tidak boleh diajukan lagi.

v  Dalam hal memaksa, presiden berhak menetapkan PP sebagai pengganti UU. Akan tetapi, PP tadi harus dapat persetujuan DPR pada persidangan selanjutnya. Jika tidak, PP harus dicabut.

6.       DPD (Ps 22 C-Ps 22 D)

v  Dipilih dari tiap propinsi melalui pemilu.

v  Anggota DPD dari tiap propinsi jumlahnya sama dan tidak > 1/3 jumlah anggota DPR.

v  Bersidang min 1x setahun.

v  Kewenangan:

·         Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan SDA, perimbangan keuangan pada DPR.

·         Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan SDA, perimbangan keuangan dan memberi pertimbangan pada DPR atas RUU APBN, RUU pajak, RUU pendidikan,RUU agama.

·         Melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan menyampaikan hasil pengawasan ke DPR.

7.       PEMILU (Ps 22 E)

v  Asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil tiap 5 tahun sekali.

v  Pemilu memilih: anggota DPD, DPR, DPRD, presiden/wapres.

v  DPR + DPRD à parpol.

v  DPD à perseorangan.

v  Dilaksanakan oleh KPU.

8.       KEUANGAN (Ps 23-Ps 23 D)

v  APBN ditetapkan tiap tahun dengan UU.

v  RUU APBN diajukan presiden dan dibahas bersama dengan DPR memperhatikan pertimbangan DPD.

v  DPR tidak setuju RUU APBN, pakai APBN tahun lalu.

v  Pasal:

·   23A : pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa.

·   23B : macam harga dan mata uang.

·   23C : hal-hal lain mengenai keuangan Negara.

·   23D : bank sentral.

9.       BPK (Ps 23 E-Ps 23 G)

v  Kewenangan: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

v  Hasil pemeriksaan diserahkan ke: DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangannya.

v  Anggota BPK dipilih DPR dan diresmikan presiden.

v  BPK berkedudukan di ibukota negara dan perwakilan di tiap propinsi.

10.   KEKUASAAN KEHAKIMAN (Ps 24-Ps 25)

v  Suatu kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

v  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh: MA dan MK.

11.   MA (Ps 24 A)

v  Kewenangan:

·         Mengadili pada tingkat kasasi.

·         Menguji per-UU-an di bawah UU terhadap UU (per-UU-an à UU).

v  Badan peradilan di bawah MA:

·         Peradilan umum

·         Peradilan agama

·         Peradilan militer

·         PTUN

v  Calon hakim agung diusulkan KY ke DPR dan ditetapkan presiden.

v  Ketua/wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung.

12.   KY (Ps 24 B)

v  Kewenangan:

·         Mengusulkan pengangkatan hakim agung.

·         Menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim.

v  Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan DPR.

13.   MK (Ps 24 C)

v  Kewenangan:

·         Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (putusannya bersifat final).

·         Menguji UU terhadap UUD 1945 (UU à UUD 1945).

·         Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan dalam UUD.

·         Memutuskan pembubaran parpol.

·         Memutuskan perselisihan hasil pemilu.

·         Memutuskan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden/wapres yang diajukan DPR.

v  Anggota MK 9 orang yang diajukan: (menggambarkan trias politica)

·      3 orang oleh MA (yudikatif)

·      3 orang oleh DPR (legislatif)

·      3 orang oleh presiden (eksekutif)

v  Ketua/wakil ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

14.   WILAYAH NEGARA (Ps 25 A)

v  NKRI adalah Negara kesatuan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan UU.

15.   WARGA NEGARA DAN PENDUDUK (Ps 26-Ps 28)

v  Warga Negara: orang Indonesia asli + orang bangsa lain yang disahkan UU sebagai warga negara.

v  Penduduk: WNI + WNA yang bertempat tinggal di Indonesia.

v  Hak warga negara:

·      Ps 27 (1) : bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

·      Ps 27 (2) : berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

·      Ps 27 (3) : berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

·      Ps 28        : kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

16.   HAM (Ps 28 A-Ps 28 J)

a.       Ps 28 A  : berhak untuk hidup.

b.       Ps 28 B 

(1)    : membentuk keluarga, perkawinan yang sah.

(2)    : hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan atas kekerasan.

c.       Ps 28 C 

(1)    : mengembangkan diri

(2)    : memajukan diri, memperjuangkan hak kolektif.

d.       Ps 28 D

(1)    : kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2)    : mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3)    : memperoleh kesempatan yang sama.

(4)    : mendapat status kewarganegaraan.

e.       Ps 28 E

(1)    :  memeluk agama, beribadah, pendidikan, pengajaran, tempat tinggal.

(2)    : meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran.

(3)    : kebebasan erserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat.

f.        Ps 28 F  : berkomunikasi dan mendapat informasi.

g.       Ps 28 G

(1)    : perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan , martabat, harta benda.

(2)    : bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan.

h.       Ps 28 H

(1)    : hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, lingkungan hidup yang baik.

(2)    : kemudahan dan perlakuan khusus, persamaan dan keadilan.

(3)    : jaminan social.

(4)    : hak milik pribadi

i.         Ps 28 I

(1)    : hidup, tidak disiksa, beragama, tidak diperbudak

(2)    : perlakuan diskriminatif.

(3)    : identitas budaya.

(4)    : pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara.

(5)    Melindungi HAM.

j.         Ps 28 J

(1)    : menghormati HAM.

(2)    : tunduk pada pembatasan, penghormatan atas hak dan kebebasan.

17.   AGAMA (Ps 29)

v  Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

v  Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadat.

18.   HANKAM NEGARA (Ps 30)

v  Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha hankamneg.

v  Usaha hankamneg: sistem hankam rakyat semesta.

v  TNI + POLRI à kekuatan utama.

v  Rakyat à kekuatan pendukung.

v  TNI à mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan.

v  POLRI à menjaga kamtibmas.

19.   PENDIDIKAN (Ps 31)

v  Tiap warga Negara berhak mendapat pendidikan

v  Tiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

v  Anggaran pendidikan: min 20% APBN

20.   KEBUDAYAAN NASIONAL (Ps 32)

v  Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat mengembangkan budayanya.

v  Negara menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

21.   PEREKONOMIAN NASIONAL (Ps 33)

v  Perekonomian Indonesia: asas kekeluargaan.

v  Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

v  SDA digunakan untuk kemakmuran rakyat.

v  Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi.

22.   KESEJAHTERAAN SOSIAL (Ps 34)

v  Fakir miskin + anak terlantar dipelihara negara.

v  Negara mengembangkan sistem jaminan sosial.

v  Negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan + pelayanan umum.

23.   SIMBOL NEGARA (Ps 35-Ps 36 C)

v  Bendera               : Merah Putih

v  Bahasa                  : Bahasa Indonesia

v  Lambang              : Garuda Pancasila

v  Semboyan          : Bhinneka Tunggal Ika

v  Lagu                       : Indonesia Raya

24.   PERUBAHAN UUD (Ps 37)

v  Usul perubahan pasal UUD diajukan min 1/3 jumlah  anggota MPR.

v  Usul diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diubah beserta alasannya.

v  Persetujuan perubahan pasal UUD min 50% + 1 anggota MPR.

v  Khusus untuk bentuk NKRI tidak dapat diubah.

TAMBAHAN

a)       Amandemen I (19 Oktober 1999)

ð  Ps 5, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 21

b)      Amandemen II (18 Agustus 2000)

ð  Ps 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36

c)       Amandemen III (19 November 2001)

ð  Ps 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24

d)      Amandemen IV (11 Agustus 2002)

ð  Ps 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 37

*dihafalin yang merah aja, biasanya pilihannya 4 jenis itu