HUBUNGAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945

Hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila

Pancasila mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Sebagai nilai dasar yang diyakini oleh bangsanya, Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945

Pasal 6A ayat (3)

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif tersebar di hampir semua wilayah dengan suku, agama, ras, budaya berbeda. Hal itu sebagai wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan, juga merupakan simbol persatuan nasional.

Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B

Pencantuman tentang pemerintah daerah di dalam perubahan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pasal 25A

Pengukuhan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Pasal 26 ayat (1)

Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia yang juga melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29 ayat (2)

Menggambarkan keanekaragaman agama  di Indonesia.

Pasal 32

Merupakan landasan juridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Yang pertama menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh negara sedangkan yang kedua mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

Pasal 36 A

Menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.